Koran Samosir
Headlines News :

Latest Post

Rooslynda Marpaung dipecat, Jhonny Allen naik lagi jadi DPR

Diposting oleh Koran Samosir on Minggu, 26 Oktober 2014 | 9:54 PM

Jhonny Allen Marbun
KORAN SAMOSIR

Pemecatan terjadi lagi di Kubu Partai demokrat, setelah sebelumnya Ambar Tjahyono dipecat kini giliran Rooslynda Marpaung yang ikut dipecat. Pemecatan terhadap Rooslynda membuat caleg perolehan suara berikutnya Jhonny Allen Marbun berpeluang masuk Senayan.

"Suratnya semua sudah terima, tapi harus melalui rapat pengurus harian," kata Jhonny Allen , Sabtu (25/10).

Jhonny mengatakan perkara yang membuat Rooslynda dipecat sama seperti Ambar Tjahyono yaitu pelanggaran kode etik. Dalam hal ini, Rooslynda saat mendaftar sebagai caleg DPR RI masih berstatus sebagai pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

"Sebenarnya bukan hanya saya (yang minta diproses Mahkamah), caleg yang di bawahnya juga menuntut nggak benar ini. Nomor di bawahnya mantan Bupati Tapanuli Selatan Ongko Hasibuan," ujarnya.

"Dia daftar ke Demokrat ternyata dari PPRN nggak mundur, masih terdaftar sebagai anggota DPRD di PPRN," imbuh Jhonny.

Selain itu, masalah berikutnya soal kecurangan massif di Nias Selatan saat pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara. Kasus ini terjadi merata di hampir seluruh TPS sehingga Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang.

"Kasus Nias Selatan itu persoalan nasional," ucap mantan anggota komisi VII DPR RI itu tak merinci kaitan dengan Rooslynda.

Jhonny adalah caleg nomor urut 1 dan Rooslynda caleg nomor urut 6 untukdapil yang sama, yaitu Sumatera Utara II yang meliputi Kab. Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Labuhanbatu, Toba Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Sibolga, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Gunungsitoli.

"Insya Allah (saya masuk DPR lag -red). Kita serahkan kepada aturan dan Tuhan Yang Maha Esa," imbuhnya.  (detik/Wartanews)

Bonaran Laporkan Wakil Ketua KPK disebut Usaha Koruptor

Diposting oleh Koran Samosir on Jumat, 17 Oktober 2014 | 9:19 AM

KORAN SAMOSIR

JAKARTA-‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tertarik untuk memproses dugaan suap yang dilakukan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Pasalnya dugaan suap seperti yang dilaporkan tersangka korupsi sengketa Pilkada Radja Bonaran Situmeang sudah lampau.

"Kalaupun benar toh kasus itu sudah lama sebelum BW di KPK," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat dihubungi ROL, Kamis (16/10).

Untuk itu kata Adnan, KPK tidak perlu membentuk kode etik untuk mengadili Bambang Widjojanto‎ yang disebut Bonaran diduga pernah melakukan suap. "‎Ya tidak bisa kena etik," ujarnya.

‎Adnan menilai, laporan yang berindikasi menuding dan berupaya menyeret pimpinan KPK itu tidak mendasar. KPK menilai hal itu adalah sebuah upaya dari koruptor yang tidak terima kasusnya diproses KPK. "Itu biasalah, namanya juga usaha para koruptor,"  (rol)

Realisasi APBD Minim, Bupati Samosir Gerah

KORAN SAMOSIR

Samosir. Minimnya realisasi serapan anggaran belanja langsung khususnya pembangunan sarana infrastruktur memasuki triwulan IV, membuat Bupati Samosir Mangindar Simbolon, gerah. Bupati gerah saat memimpin apel gabungan di halaman kantor Bupati Samosir, kemarin.

"Memasuki pekan ketiga di triwulan empat TA 2014 serapan masih minim, ini menandakan ketidak siapan kita dalam mengelola anggaran," imbuh Mangindar.

Ketidaksiapan itu meliputi, belum padunya kinerja pimpinan SKPD dengan bawahannya sehingga administrasi dokumen lelang, administrasi pimpro dan lainnya menjadi hambatan utama pada pengelolaan anggaran.

"Saya berharap progres serapan anggaran khususnya belanja langsung untuk terus dikebut agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Waktu yang tinggal dua bulan lagi agar dipergunakan sebaik-baiknya dan harapan saya jangan adalagi proyek 2014 menyeberang tahun anggaran ke 2015, demikian apapun hasilnya menjadi nyaman dan aman," kata Mangindar.

Pantauaan di lapangan, dari 340 paket proyek APBD 2014 yang ditenderkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagiannya sudah dikerjakan dan sisanya memasuki masa pelelangan. Sementara proyek penunjukan langsung dalam tahap penyelesaian dan sudah ada dalam pengurusan pembayaran. (MedanBisnis)

SISWA DI SAMOSIR MANORTOR SETIAP PAGI

KORAN SAMOSIR

Samosir (SIB)- Pendidikan Tortor Batak Toba yang diterapkan di setiap sekolah dan sudah berlangsung sejak September lalu di Samosir, merupakan salah satu  program baru  Kepala Dinas Pendidikan Samosir sejak dipimpin DrsMarulak Malau. Program ini  disambut baik para siswa/guru serta masyarakat/orangtua siswa.

Tortor Batak  diterapkan kepada generasi muda khususnya,kepada siswa/i mulai dari pelajar SD,SLTP dan SLTA. Tujuannya supaya tetap melestarikan budaya sebagai warisan leluhur,yang tidak ternilai harganya. "Betapa mahalnya sebuah seni dan budaya sehingga perlu tetap dijaga dan dihargai,” ujar salah seorang tokoh masyarakat P Siallagan alias Ompu Kembar, kepada SIB di Ambarita, Selasa (14/10).

Pelaksanaan  seni dan budaya itu mendapat sambutan positif di tengah -tengah guru, siswa dan demikian juga orangtua siswa. Pemandangan menarik perhatian itu dilakukan setiap pagi hari pada pukul 7.30 - 8.00 wib dengan durasi sekitar (3) tiga menit,selesai baris berbaris .

Selanjutnya para siswa/i memasuki ruangan kelas dan tampak para guru yang bertugas mengajar  les mata pelajaran pertama sudah bersiap siap  di depan pintu ruangan kelas.

Dengan tertib setiap siswa/i menghampiri dan menyalam guru yang di depan pintu,diawali dengan tiga S ,senyum,sapa dan salam. Tak jauh bedanya guru kesannya diperlakukan bagaikan seorang "Hulahula",di suatu acara pesta adat Batak Toba. Hal ini selain melestarikan budaya tortor,juga menunjukkan keeratan kedekatan antar guru dengan siswi setiap hari selalu ada komunikasi sebelum masuk ke ruangan kelas masing-masing. (harianSIB)

Mangindar Simbolon diduga terlibat Kasus Alkes

KORAN SAMOSIR

* Polda dan Kejatisu rebutan

JAKARTA | kasus korupsi alat kesehatan (Alkes) diduga melibatkan Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, selayaknya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih dipercaya rakyat di tanah air. Bukan ditangani Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kalau ditangani Kejaksaan atau Kepolisian, cepat masuk angin. Diduga kalau sudah dapat kepentingan pribadi dan kelompok, kasus pun diupayakan bersama agar SP-3. Sebaiknya kasus alkes Pemkab Samosir diduga melibatkan bupati segera diambil-alih KPK. Nyaris tak ada benarnya kinerja Kepolisian dan Kejaksaan menangani kasus korupsi,” kata Hasiholan Siregar, mantan pimpinan redaksi salah satu harian anti korupsi Sumatera Utara, Kamis (16/10-2014) di Jakarta.

Hal di atas ditegaskan Siregar, menyikapi adanya kesan Polda Sumut dan Kejati Sumut kini rebutan menangani kasus alkes Pemkab Samosir.

“Contohnya kasus korupsi mantan Ketua DPRD Tapsel Bachrum Harahap. Hampir tujuh tahun tersangka, saat anak si Bachrum mau mencalonkan diri sebagai Walikota Sidimpuan, kasus korupsi Rp 7 miliar oleh Bachrum dihentikan Kejatisu. Begitu juga kasus dugaan korupsi bupati Tobasa, Simanjuntak. Sidah setahun lebih jadi tersangka di Polda Sumut hingga kini tak ada tindak lanjut. Mungkin Polda Sumut menyiapkan SP-3 kasus itu pula,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Bupati Samosir, Mangindar Simbolon kepada wartawan mengatakan rada heran mengapa Pemkab pimpinannya terkena perkara Alkes sampai dua kali.

“Saya sudah jelaskan juga (kepada para bawahannya). Saya tanya harga Alkes dasarnya dari mana. Mereka mengatakan sudah resmi. Pemahaman saya bahwa sudah resmi itu adalah yang bisa dijadikan patokan,” kata Mangindar, Kamis (16/10-2014).

Disebutkan, dari keseluruhan perkara Alkes baik yang ditangani penyidik Ditrimsus Poldasu maupun penyidik Pidsus Kejatisu, Kabupaten Samosir menjadi pemegang rekor. Pasalnya selain Alkes yang ditangani Poldasu, Alkes Samosir pun ditangani Kejatisu.

Ketika itu, Poldasu menetapkan tiga orang tersangka masing-masing Sabaruddin Hasudungan Sianturi (PPK), Dr Timbul M Panjaitan (Ketua Unit Layanan Pengadaan), serta Ridwan Winata sebagai rekanan. Perkara ini pun sudah mendapatkan vonis dari Pengadilan Tipikor Medan.

Dalam perkara ini, jaksa menyatakan pengadaan Alkes dan KB (Keluarga Berencana) di Kabupaten Samosir ada sebanyak 101 item pengadaan dengan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir TA 2012.

Kedua terdakwa diduga telah menggelembungkan harga alkes dan KB, ini terungkap dari keterangan saksi dan ahli termasuk distributor Alkes yang menyatakan alat tersebut sudah bekas pakai.

Sementara dari pihak Kejatisu, dalam penyidikannya menetapkan tiga orang tersangka dalam pengadaan Alkes RSUD Dr Hadrianus Sinaga. Dari anggaran Rp 5 milyar bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 dengan total Rp 116 milyar, penyidik menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan tiga orang masing-masing BH (PPK), AS (Wakil Direktur CV JT/rekanan) dan FS (Ketua Panitia Lelang). (Medan Seru)

Ahok Ingin Bubarkan FPI

Diposting oleh Koran Samosir on Rabu, 08 Oktober 2014 | 11:15 PM

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bertindak anarkistis saat melakukan unjuk rasa. Rencana ini berkaitan dengan kericuhan yang terjadi saat Front Pembela Islam menggelar demonstrasi menentang Ahok menjadi Gubernur Jakarta menggantikan Joko Widodo. 

"Prinsip saya, semua ormas yang berlaku anarkistis dan ingin mengubah undang-undang dan Pancasila harus dibubarkan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014.

Ahok mengatakan tugas pertama yang harus diselesaikan kepolisian yakni menemukan dalang intelektual yang membuat massa bertindak anarkistis dalam unjuk rasa pada Jumat, 3 Oktober 2014. Dalam insiden itu, massa FPI melempari halaman gedung DPRD DKI Jakarta dengan batu. Pelemparan itu menyebabkan enam polisi terluka dan kerusakan pada beberapa kendaraan anggota DPRD. 

Meski begitu, Ahok mengakui pembubaran FPI bukan perkara mudah. Alasannya, FPI bukan organisasi resmi dan tak berizin. "Mereka tak berizin. Kami sedang mencari caranya," ujar Ahok.

Ahok mengatakan berorganisasi merupakan hak setiap warga negara. Masyarakat juga dilindungi oleh undang-undang dalam menyuarakan pendapat mengenai berbagai hal. Namun, menurut dia, FPI menyalahi undang-undang dengan berlaku anarkistis saat berdemonstrasi. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada kepolisian.

Ia membantah pernyataan Ketua Umum FPI Muchsin Alatas bahwa kerusuhan itu terjadi lantaran ada provokasi yang dilakukan oleh anak buahnya. Ahok mengatakan bongkahan batu dan kotoran sapi menjadi bukti kuat bahwa kerusuhan tersebut direncanakan oleh FPI. "Bagaimana bisa ada batu dan kotoran sapi di Jalan Kebon Sirih?"

Adapun Muchsin belum bisa dimintai tanggapan ihwal rencana Ahok membubarkan organisasinya.

SP, Mantan Kadis PU Samosir divonis 1 Tahun 4 Bulan

Diposting oleh Koran Samosir on Senin, 29 September 2014 | 5:00 PM

KORAN SAMOSIR

MEDAN - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menggelar sidang putusan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Simpang Polma-Salaon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, di ruang Cakra VII Senin (29/9/2014).

Kasus ini menyeret mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Samosir Subandrio Parhusip dan Direktur PT Pusuk Buhit Lestari (PBL) Berman Sitanggang sebagai pihak rekanan dalam proyek tersebut.

"Dengan ini menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa Subandrio Parhusip selama 1 tahun empat bulan dan denda sebesar Rp 50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tak dibayarkan akan diganti dengan kurangan selama satu bulan," ujar majelis hakim yang diketuai oleh SB Hutagalung.

Selain hukuman tersebut terdakwa juga masih dibebankan uang pengganti sebesar Rp 10 juta. Dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan akan diganti dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun.

Terdakwa Subandrio dikenakan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana korupsi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joshua Ginting mengatakan bahwa ada kekurangan fisik dalam proyek tersebut. Sehingga hasil pekerjaan proyek tidak sesuai dengan kontrak.

"Kami menilai bahwa pengerjaan proyek ini belum mencapai seratus persen. Mungkin masih mencapai tujuh puluh persen. Kami menilai masih ada yang belum selesai di beberapa titik. Ini sesuai dengan hasil temuan yang ada di lapangan karena adanya ketidaksesuaian volume proyek tersebut," bebernya.

Sidang Anggota DPRD Samosir Terkait Judi Ditunda

Diposting oleh Koran Samosir on Sabtu, 27 September 2014 | 8:09 PM

Ilustrasi
KORAN SAMOSIR

BALIGE | Majelis hakim dipimpin T Marbun SH menunda sidang pembacaan tuntutan pada tiga dari empat penjudi di ruang Komisi I DPRD Samosir, Kamias (25/9/2014). Penundaaan pembacaan tuntutan oleh jaksa Nikson Lubis SH terhadap Beston Sinaga Cs, karena tiga teman Beston sesama penjudi tidak hadir ke persidangan.

"Sidang dinyatakan ditunda sampai tanggl 9 Oktober 2014" kata hakim T Marbun, mengetuk palu di ruang sidang.

Sebagaimana diwartakan, sebelumnya petugas Polres Samosir memaparkan kalau empat anggota DPRD Samosir ditangkap saat berjudi, Rabu (4/6) petang sekitar pukul 15.30 WIB. Beston Cs melakukan aktivitas melanggar hukum itu di dalam gedung dewan setempat, tepatnya di ruang Komisi I.

Keempat anggota DPRD Samosir yang ditangkap masing-masing Tahi Sitanggang (59), Jogar Simbolon (42), Tuaman Sagala (57) dan Beston Sinaga (50). Tahi Sitanggang merupakan politisi dari Partai Patriot, Tuaman Sagala dari PPIB, Jogar Simbolon dari Partai Hanura, sedangkan Beston Sinaga dari PDS dan kini ditampung PKPI Medan. Sementara Jogar dan Tuaman tak lagi terpilih jadi anggota dewan 2014-2019, sementara Beston Sinaga dilantik di DPRD Medan untuk masa jabatan 2014-2019.

Yang menarik, dalam persidangan di depan majelis hakim dipimpin T Marbun SH di pengadilan negeri (PN) Balige, Selasa pekan lalu, Beston yang kini kembali jadi anggota DPRD, justru terkesan diselamatkan pihak Polres Samosir dari jeratan pidana. Ini terbukti dengan tak pernah ditahannya keempat penjudi dan dinyatakan kalau Beston hanya sebagai saksi. Sementara masyarakat Samosir mengetahui kalau otak permainan judi dan diduga sambil ngisap sabu-sabu di kantor DPRD Samosir itu adalah Beston.

“Sudah puluhan penjudi ditangkap dan dilepas setelah memberi uang ke pihak Polres, di Samosir ini. Termasuk diduga keempat anggota dewan yakni Beston Cs,” kata warga, mengesalkan tindakan tangkap lepas pelaku kejahatan di Polres dikomando AKBP Andry Setiawan. (Karyanews)

DRAGON BOAT SAMOSIR JUARA DI THAILAND

Diposting oleh Koran Samosir on Jumat, 26 September 2014 | 11:06 PM

KORAN SAMOSIR

Tim Dayung Samosir, Sumatera Utara, wakil Indonesia berhasil menjadi juara pada Kejuaraan Perahu Naga (Dragon Boat) Piala Raja Thailand di Sungai Bang Nara, Provinsi Narathiwat, Kamis (25/9).

Pada pertandingan final, tim yang ditangani Pelatih Gusar Sitanggang dan Pelatih Fisik Bresman Simbolon (Kabid Olahraga) itu berhasil menaklukkan Tim Taba, Thailand dalam dua putaran. Pada putaran pertama, Samosir mencatat waktu 1 menit 17 detik, lebih baik dari Taba yang menorehkan waktu 1 menit 19 detik.

Race kedua juga dimenangkan tim Samosir Indonesia dengan waktu 1 menit 15 detik. Beda satu detik dengan tim Taba yang mencatat waktu 1 menit 16 detik. Posisi ketiga diraih tim Dragon Boat Polisi Diraja Malaysia yang juga sukses mengalahkan tim tuan rumah.

Pimpinan rombongan tim Sumut Mazrinal SE MAP bersama Wakil Bupati Samosir Drs Rapidin Simbolon MM serta Kadis Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga Samosir Drs Kampu Manik menyambut kemenangan ini dengan sukacita.

"Dari lima kali keikutsertaan Sumatera Utara di even ini, baru kali ini Indonesia berhasil menjadi juara," ungkap Mazrinal seraya menyebut kemenangan ini sesuai harapan Kadisporasu H Baharuddin Siagian SH MSi dan Gubsu Gatot Pudjo Nugroho.

Sukses ini terasa spesial karena mengalahkan juara bertahan. "Sejak mengalahkan tim Polisi Diraja Malaysia di pertandingan pertama, memang kami diprediksi jadi juara. Dan hasilnya memang sesuai prediksi," tegas Mazrinal didampingi Ketua KONI Samosir Dinar Simbolon. Wakil Bupati Samosir Rapidin Simbolon bangga dengan semangat putra daerah Samosir yang tampil penuh semangat membawa nama Indonesia di Thailand.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Gubsu Gatot Pudjo Nugroho yang mempercayakan Samosir sebagai tuan rumah. "Kami merasa terhomat di Thailand apalagi yang menyerahkan Piala langsung Raja Thailand," tuturnya.

"Kami juga memiliki banyak ide dari kedatangan kami ke Thailand. Kami akan membuat even internasional dan membenahi sarana yang ada," ujar Rapidin Simbolon. Sejak proses seleksi, Agustus lalu, tim yang terpilih terus berlatih maksimal. Menurut Pelatih Gusar Sitanggang, timnya biasa dilatih mengayuh perahu sejauh 1 kilometer dengan kecepatan tinggi. Selama sebulan penuh latihan keras terbayarkan.

"Kami bersyukur atas kemenangan ini," ujar Sitanggang yang saat jadi atlet pada tahun 1980-an, pernah membawa tim Samosir juara di Penang.

Strategi yang ia terapkan berjaklan baik karena semua anggota tim sudah saling memahami. "Tim kita sudah lama. Dan tahun ini kami terus jadi juara dari mulai even di Sibolga hingga Festival Danau Toba (FDT) di Balige," tuturnya.

IKUTI KAMI DI FB

 
Support : Copyright © 2011. Koran Samosir - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger