Koran Samosir
Headlines News :

Latest Post

FLORENCE SIHOMBING DITAHAN, TERLALU BERLEBIHAN

Diposting oleh Koran Samosir on Minggu, 31 Agustus 2014 | 3:41 PM

Permohonan Maaf Florence Sihombing
KORAN SAMOSIR

Panahanan yang dilakukan kepada Florence Sihombing akhirnya menuai kritikan dari berbagai kalangan. Penahanan yang dilakukan Pihak Kepolisian atas pengaduan LSM Jatisura dinilai sangat berlebihan dan memalukan.

Psikolog Tika Bisono menganggap penahanan Florence berlebihan dan tak mengandung nilai pedagogi. "Kok, perlakuannya seperti kepada maling," kata Tika

Tika menyarankan agar Florence diberikan sanksi sosial. Contohnya, ujar dia, Florence disuruh memberikan pelayanan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau lingkungan kampusnya. "Dikasih absensi juga untuk melihat bagaimana niatnya untuk berubah."

Tika juga menyesalkan adanya pengusiran kepada Florence. Menurut dia, justru tantangan bagi kota pendidikan seperti Yogya untuk memberikan edukasi kepada semua masyarakatnya, termasuk Florence. "Florence seharusnya dirangkul lalu digembleng supaya membaik. Itu baru namanya pendidikan," tuturnya.
 
selain Tika, Budayawan Butet Kartaredjasa jua bereaksi keras atas penahanan Florence. Butet bahkan berkirim pesan kepada Kepala Polda DIY Brigadir Jenderal Oerip Soebagyo untuk membebaskan Florence. "Penahanan ini kontraproduktif, mencoreng citra kepolisian dan kearifan masyarakat Yogya," katanya di jejaring sosial. Oerip pun membalas pesan Butet, "Saya memahami berbagai reaksi yang beragam tentang permasalahan ini."

Ketua AJI Yogyakarta Hendrawan Setiawan menilai Florence telah mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, antara lain dengan pernyataan balasan yang bersifat menghujat dan mengancam melalui media sosial ataupun telepon seluler. "Florence sudah mendapatkan sanksi sosial atas tindakannya. Kasusnya tak perlu sampai ke ranah hukum," ujar Hendrawan

Penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat Florence, menurut dia, justru menegaskan upaya pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pelaporan ke polisi, tutur Hendrawan, bisa mengancam siapa pun yang melontarkan kritikan melalui media sosial.

"Pihak-pihak yang melaporkan ke polisi tidak sadar kalau pasal-pasal itu justru memberi kesempatan negara untuk memberangus diri sendiri," kata Hendrawan.

Koordinator Masyarakat Anti-Kekerasan Yogyakarta (Makaryo), Beny Susanto, menambahkan, meskipun proses hukum harus dihormati, dia meminta polisi agar tidak bersikap diskriminatif lantaran Florence juga menerima hujatan balik dan ancaman. 

"Bagaimana dengan orang-orang yang menghujat balik melalui media sosial? Semestinya, polisi juga menindaknya. Jadi, polisi harus proporsional, tidak diskriminatif," kata Beny.

Dia juga berharap kasus tersebut tidak melebar pada bentuk-bentuk tindak kekerasan yang mengarah pada intoleransi dan kekerasan fisik. Mengingat Florence adalah pendatang di Yogyakarta. Selain itu, Florence juga mengaku telah menerima ancaman akan dibunuh dan diperkosa.

SANGAT TIDAK MASUK AKAL

Penahanan yang dilakukan Pihak Kepolisian sangat diskriminatif, hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kasus-kasus serupa dengan para pemegang jabatan penting di Negara ini. Belum lama ini masih sangat segar diingatan ketika seorang Politikus PKS melontarkan kata "sinting" di akun twitternya, namun tidak diproses sama sekali. belum lagi tuduhan PKI yang merujuk pada Calon Presideng terpilih Jokowi yang dilontarkan di berbagai media seperti media sosial.

Seharusnya Polisi juga melakukan pengusutan terhadap semua kasus tersebut. Polisi juga selalu beralasan terhadap adanya laporan. Alasan karena laporan mengindikasikan Institusi ini benar-benar telah "lumpuh" seolah polisi tidak mampu "mencium" aroma kejahatan.

Pihak LSM Jatisura yang telah membuat laporan juga dinilai sangat memalukan, bagaimana tidak, jika karena persoalan ini LSM Jatisura sok angkat bicara, lalu kapan Jatisura angkat bicara soal teroris dan penghinaan terhadap kaum-kaum minoritas?? belum lagi persoalan ISIS yang telah merambat ke wilayah Indonesia ini. untuk itu Jatisura juga perlu dikoreksi tentang visi dan misi LSM tersebut.

Pihak Prabowo tuntut Pemungutan Suara Ulang

Diposting oleh Koran Samosir on Rabu, 23 Juli 2014 | 4:57 PM

KORAN SAMOSIR

Juru Bicara Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya menyatakan pihaknya akan menuntut KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang di 52.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. 

dirinya menyebutkan, tim relawan mendapati kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia. Salah satu kasusnya, jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah pemilih yang mencoblos dan ada beberapa TPS pasangan nomor urut satu tidak meraih suara atau kosong sama sekali.

"Jadi, ada enam motif yang kami dapatkan, hasilnya itu kurang lebih 21 juta suara. Kami menuntut KPU melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)," katanya.

Bahkan Tantoni menuduh Pihak Bawaslu dan KPU tidak pernah melakukan/ melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan pihaknya. 

Jokowi - JK telah ditetapkan KPU secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019 dan telah dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 536/KPTS/KPU/2014.

Besok, Listrik di Samosir Padam selama satu hari

Koran Samosir

Samosir - Menurut informasi dari Pihak PT. PLN (Persero) Rayon Pangururan, Besok, Kamis (24/7) akan dilakukan Pemadaman selama satu hari terhitung mulai pukul 09.00 Wib hingga pukul 17.00 Wib.

Informasi Pemadaman tersebut juga telah dituangkan dalam surat resmi PLN rayon Pangururan dengan nomor 0101/160/PRG/2014 dan ditandatangani langsung Manajer PT. PLN Rayon Pangururan Ringkas M. Sitompul.

Dalam surat dijelaskan, bahwa pemadaman dilakukan sebagai bentuk penyelesaian perbaikan tower listrik yang belum lama ini tumbang akibat terpaan angin putting beliung di wilayah tele.

Sehingga akan dilakukan pemindahan kawat HUTM 20 kV dari tiang sementara ke tower listrik yang telah diperbaiki tersebut. Sementara itu, Ringkas M. Sitompul selaku Manajer PT. PLN Rayon Pangururan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga atas ketidaknyamanan warga akibat dari pemadaman tersebut.

Kapolri diminta Audit Kinerja Kapolres Samosir

Diposting oleh Koran Samosir on Sabtu, 19 Juli 2014 | 2:39 PM

Kapolres Samosir AKBP Andre Setiawan
KORAN SAMOSIR

SAMOSIR - Berbagai kejanggalan yang terjadi di instansi Polres Samosir kini menuai kritik dari berbagai pihak. Isu tangkap lepas anggota DPRD  Samosir yang tertangkap saat bermain judi di Kantror DPRD samosir belum lama ini terus bergulir deras bagi air terjun sigura-gura.

Menurut sumber terpercaya yang tidak ingin disebutkan namanya, kepada Koran Samosir membeberkan beberapa hal kejanggalan di Instansi tersebut, diantaranya adalah isu panas gaya "86" yang terjadi di hampir setiap penangkapan.

"semuanya terjadi begitu saja, setiap pelaku kejahatan sepertinya sangat gampang bebas dari jeratan hukum. setelah ditangkap langsung dilepas tanpa diproses terlebih dahulu" bebernya.

Kejadian tangkap lepas anggota DPRD samosir belum lama ini juga menurutnya kembali terjadi, beberapa pemain judi dan seorang oknum polisi juga dikabarkan tertangkap selasa malam (15/7) di Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Samosir.

hal itu terbukti, beberapa orang yang tertangkap sampai saat ini masih bebas berkeliaran, bahkan oknum polisi tersebut juga belum diproses hingga saat ini.

Masih menurut sumber, dari kejadian-kejadian tersebut diharapkan pimpinan tertinggi POLRI dalam hal ini Kapolri untuk segera melakukan investigasi atau mengaudit Kinerja Kapolres Samosir. "Ini berbahaya bagi generasi muda, mohon kepada Kapolri untuk segera bertindak" harap sumber yang juga tokoh masyarakat samosir.

Gunung Sinabung kembali Muntah, Warga enggan pulang ke rumah

Diposting oleh Koran Samosir on Senin, 14 Juli 2014 | 4:59 PM

Gunung Sinabung kembali Muntah, Warga enggan pulang ke rumah
Samosir - Seorang pejabat yang memantau Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mengatakan aliran lava cair dari kawah telah meningkat menyusul letusan yang terjadi selama akhir pekan.

Gunung ini meletus lagi pada Sabtu pukul 11:05, hempasan awan abu panas yang menyebar sejauh 4 kilometer.

Awan abu panas mempengaruhi daerah pemukiman Suka Meriah, Sukanalu dan Sei Bekerah. Untungnya, warga sudah lama diungsikan dari tiga desa dan tidak ada laporan tentang korban.

Deri Hidayat, seorang tokoh masyarakat, mengatakan letusan itu begitu kuat sehingga abu vulkanik telah mencapai kota Berastagi, pusat pariwisata Kabupaten Karo. "Abu vulkanik terbawa angin ke timur selama 10 kilometer hingga kota Berastagi," katanya

Dia mengatakan aktivitas Sinabung lebih tinggi dari biasanya setelah letusan. Indikasi aktivitas yang lebih tinggi bisa dilihat pada jumlah peningkatan tremor di daerah.

"Getaran mendorong lava ke puncak (kawah), menyebabkan intensitas yang lebih tinggi dari lava cair," kata Deri, menambahkan bahwa telah tercatat 17 aliran lava mulai 06:00 hingga 12:00

Dirinya mengakui tidak dapat memprediksi apakah akan terjadi letusan susulan, tapi ia menegaskan Sinabung masih dalam keadaan waspada.

Gunung ini terakhir meletus pada 30 Juni. Ini letusan terbaru tidak mempengaruhi pengungsi di tempat penampungan. Namun, letusan lain pada September 2013 menewaskan 14 warga dan melukai banyak lainnya.

Letusan itu, dianggap sebagai letusan terpanjang dan terlama, lebih dari 10.000 pengungsi yang terkena dampak selama lebih dari 10 bulan. Jumlah pengungsi sudah mencapai 14.130 orang, atau 4.392 keluarga.

Sebanyak 10.447 orang, atau 3.143 keluarga, ditempatkan di 23 tempat penampungan evakuasi, sedangkan sisanya tinggal di rumah kontrakan yang disediakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, banyak pengungsi yang masih enggan untuk kembali ke desa mereka karena rumah mereka telah rusak. Dia mengatakan para pengungsi akan bersedia untuk kembali setelah atap rumah mereka kembali diperbaiki.

Sutopo mengatakan pemerintah perlu setidaknya 230.000 lembar seng aluminium untuk memperbaiki atap pengungsi '.

"BNPB telah mengirimkan 100.000 lembar seng aluminium senilai Rp 9 miliar. Sisanya 130.000 lembar seng aluminium [senilai Rp 13 miliar] akan didanai oleh Kabupaten Karo dan anggaran kota Sumatera Utara, "katanya.

Sayangnya, kata dia, peraturan tentang anggaran kota di kedua administrasi belum dibahas.

Sutopo mengatakan kepala BNPB Syamsul Maarif telah memerintahkan kedua administrasi untuk cepat merespon untuk mengurus kebutuhan pengungsi.

Dia mengatakan bahwa pada tanggal 25 Mei, BNPB telah ditunjuk sebagai penanggung jawab penanganan pengungsi Sinabung kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.

Jokowi Presiden RI ke 7 versi Quick Count

Diposting oleh Koran Samosir on Rabu, 09 Juli 2014 | 8:49 PM

Jokowi bersama Isteri Usai mencoblos di TPS

Koran Samosir

Samosir - Perhitungan Cepat atau Quick Count yang dilakukan beberapa lembaga yang sudah teruji kemampuannya menunjukkan bahwa Pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla mengungguli rivalnya Prabowo - Hatta dengan skor sekitar 52% : 47%.

Beberapa Lembaga Survey yang tidak diragukan lagi, seperti Lingkaran Survey Indonesia (LSI), SMRC, Indikator Politik, Litbang Kompas dan Survey RRI (Radio Republik Indonesia) menunjukkan angka yang tidak jauh beda dengan angka di atas.

Uniknya, pilpres saat ini sepertinya pertaruhan antar beberapa media yang mendukung calonnya masing-masing. Bahkan Pihak Prabowo sendiri mengklaim dirinya bersama pasangannya memenangkan pilpres dengan hitung cepat versi koalisi merah putih. Tapi salah satu lembaga survey yang diklaim pihak prabowo yakni LSN membatah pernyataan Mahfud MD, Ketua Tim Suskses Koalisi Merah Putih yang menyebut LSN merupakan lembaga survei kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Untuk media yang menyatakan Prabowo - Hatta unggul adalah, TV One, MNC Group. Sementara media televisi yang menyatakan Jokowi unggul adalah, Trans 7, Trans TV, Metro TV, Indosiar, TV-R, dan SCTV.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengumumkan pada hari Rabu bahwa berdasarkan quick count nya, Jokowi telah memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan 52,8 persen suara.

"Kami telah mengambil sampel dari 4.000 TPS dengan Margin of error dari penghitungan cepat adalah 0,68 persen.. Data perhitungan yang kita terima adalah 81,3 persen. Tidak mungkin lagi Prabowo Subianto bisa mengejar," kata Djayadi Hanan dalam konferensi pers.

"The SMRC demikian menyatakan Jokowi-Jusuf Kalla memenangkan pemilu dengan 52,8 persen suara, sementara Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh 47,2 persen," katanya.

Berdasarkan hasil setelah pemilihan legislatif 9 April, penghitungan cepat yang SMRC, bersama dengan orang-orang oleh harian Kompas, Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) dan Cyrus Network, terbukti akurat.

Secara terpisah, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada semua warga negara Indonesia yang memilih dirinya dan Jusuf Kalla saat konferensi pers di Kebagusan, Jakarta Selatan.

"Saya berterima kasih kepada setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke yang memilih kita dan telah percaya pada kami. Saya juga berterima kasih PDI-P, NasDem, PKB, Hanura dan PKPI atas dukungan tanpa henti mereka kepada kami selama kampanye, "kata Jokowi.

Anggota DPR RI : Pemerintah harus segera menyelamatkan Hutan Tele

KORAN SAMOSIR

SAMOSIR - Persoalan Penebangan Kayu di Hutan Tele Samosir kini mendapat perhatian yang serius dari Pihak DPR-RI, bahkan anggota DPR-RI Milton Pakpahan mendesak segera pihak pemerintah menyelamatkan Hutan Tele.

"Hutan Tele di Samosir ditebangi, sangat memprihatinkan" kata Milton saat rapat kerja Komisi VII di ruang Gedung DPR-RI. Menurutnya kerusakan sudah sangat parah, sehingga pemerintah harus segera melakukan tindakan penyelamatan. "Keselamatan Lingkungan demi anak cucu kita kedepan" tambahnya.

Sebelumnya, Pihak Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan terhadap perusahaan PT. GDS yang terindikasi merusak lingkungan dengan menebangi pohon di hutan tele samosir, penyegelan disaksikan langsung Kepala Lingkungan Hidup  Samosir saat itu yang dijabat oleh Jabiat Sagala.

"Kawasan Tele tidak boleh digunduli" kata Turyawan Ardi Kabid. Pengelolaan dan Pengembangan Deputi Kementerian LH.

Panwas dan KPU Samosir jalani sidang

Diposting oleh Koran Samosir on Selasa, 24 Juni 2014 | 2:30 PM

KPU
KORAN SAMOSIR

SAMOSIR - Setelah menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Samosir, Pengurus Partai Gerindra di Kabupaten Samosir meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menindak tegas seluruh penyelenggara pemilihan umum yang ada di Kabupaten Samosir.

Sidang sendiri digelar di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan, Kamis (19/6) lalu dan dilakukan melalui video conference dengan melibatkan Ketua Majelis Pemeriksa berada di Kejaksaan Agung, Jakarta, dan anggota tim pemeriksa berada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan.

Kepada Analisa, Senin (23/6) di Pangururan, Pengadu Jautir Simbolon melalui Sekretraris PAC Gerindra Kecamatan Harian Chandra Sihotang menyampaikan, DKPP harus berupaya menjunjung tinggi hukum dan harus menegakkan kebenaran.

"Melalui sidang yang sudah berlangsung lalu, kami berharap DKPP memberikan sanksi tegas. Bila perlu semua anggota komisioner KPU Samosir harus didiskualifikasi atau semuanya dipecat. Kami tidak akan berhenti untuk terus menegakkan kebenaran," katanya.

Ia menilai penzaliman yang dilakukan KPU dan Panwaslu dengan berpihak kepada salah satu caleg dari partai lain dan berusaha memenangkannya serta menghalalkan segala cara untuk melakukan penggelembungan suara, membuat partainya tergesar dan keluar dari rangking 5 besar.

Sidang sendiri berjalan alot. Informasi yang dihimpun dari beberapa media online, di hadapan Majelis Pemeriksa yang dipimpin Nur Hidayat Sardini, Pengadu Juatir Simbolon merasa kesal dengan KPU dan Panwaslu Samosir.

KPU dan Panwaslu dinilai tidak menghiraukan adanya kekeliruan dalam rekapitulasi suara dari hasil pelaksanaan pemungutan suara pemilu legislatif, 9 April 2014 lalu.

“Ketua dan anggota KPPS (kelompok Panitia Pemungutan Suara) di TPS I Desa Hariara Pintu, tidak membuat daftar hadir pemilih dan terdapat keadaan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali,” ujar Jautir.

Selain itu, saat di kantor PPS Desa Haria Pintu, pihak PPS, katanya, tidak menanggapi keberatan lisan dari saksi Partai Gerindra di TPS II. Padahal data dugaan pelanggaran terlihat sangat nyata. Karena surat suara sah mencapai 274 lembar, sementara pengguna hak pilih hanya 251 orang.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Samosir Tumbur Sitanggang didampingi Ketua KPU Samosir Suhadi S Situmorang, Ketua Panwaslu Kecamatan Harian Barumun Sigalingging, Ketua PPK Kecamatan Harian Petrus H Situmorang dan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Hariara Pintu, Hasiholan Manullang hadir dalam sidang tersebut.

Menanggapi dalil pengadu, teradu menyatakan tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu juga tidak ada saksi dari Partai Gerindra.

Ketua PPK Harian, Petrus Situmorang mengatakan, memang pihaknya mengakui ada kekeliruan dalam merekapitulasi suara. Namun atas kekeliruan tersebut pihaknya sudah melakukan perbaikan dalam rekapitulasi. “Perbaikan itu diparaf dengan disaksikan oleh seluruh saksi partai dan Panwascam. Tidak ada yang keberatan,” katanya.

Ketua KPU Samosir Suhadi Situmorang mengatakan, pihaknya tetap melanjutkan rekapitulasi suara karena terkait perbedaan data sudah diperbaiki di tingkat PPK. Sehingga tidak perlu lagi adanya perbaikan. "Permasalahan itu sudah selesai tingkat PPK, tak perlu lagi diulang di kabupaten,” ujar Suhadi di hadapan majelis pemeriksa.

Setelah mendengar pernyataan dari kedua belah pihak, Ketua Majelis Pemeriksa, Nur Hidayat Sardini menutup sidang. Sidang selanjutnya akan digelar dalam waktu dekat. (analisa)

Daya Serap Anggaran Tobasa Lamban

Koran Samosir

Balige - Lambannya daya serap anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), ternyata karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akibatnya, Kepala Dinas melakukan perekrutan dari instansi lain di daerah itu.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Pargaulan Sianipar, Jumat (20/6) di kantornya di Jalan Tarutung Soposurung Balige.

"Sejumlah staf di kantor ini, tidak ada yang mau menjadi PPK, dengan kejadian seperti itu, perjalanan kegiatan tahun anggaran ini tetap berjalan. Kami meminta dari dinas lain, agar mereka bersedia menjadi pejabat pembuat komitmen di kantor ini," katanya.

Tentang tidak adanya SDM yang mau menjadi PPK di kantor tersebut, kata dia, karena stafnya banyak tidak memiliki ijazah S1, ditambah belum memiliki sertifikat menjadi PPK.

"Semua tidak ada masalah, sekalipun kami merekrut dari dinas lain. Tapi tujuannya untuk menjalankan program," katanya. (MB)

IKUTI KAMI DI FB

 
Support : Copyright © 2011. Koran Samosir - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger