Maret 2012 - Koran Samosir
Headlines News :

Warga Onan Baru Pangururan Unjuk rasa

Diposting oleh Wartawan Samosir on Kamis, 22 Maret 2012 | 1:42 PM

Warga yang melakukan Unjuk Rasa di depan SMA Santo Mikael/ Koran Samosir
Koran Samosir,

SAMOSIR- Ratusan Warga melakukan unjuk rasa Rabu (21/03) di depan SMA Santo Mikael Pangururan Jl. Uskup Agung Sugiopranoto. Warga meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Pemkab Samosir untuk segera memfungsikan Pasar Percontohan Tradisonal Pangururan yang telah selesai dibangun.

Unjuk rasa dipimpin oleh Jautir Simbolon, dimana dalam orasinya Jautir mengatakan bahwa masyarakat sekitar pasar percontohan Pangururan merasa sangat terganggu, karena belum difungsikannya bangunan pasar yang sudah selesai dibangun beberapa waktu lalu. Setiap hari pekan, yakni Rabu, para pedagang menutup ruas Jalan DI Panjaitan, Jalan Kol Liberty Malau dan terminal.

Akibatnya arus transportasi menjadi macet dan para pemilik ruko di sepanjang jalan itu, mengalami kerugian karena usaha mereka  ditutup oleh pedagang kaki lima (PKL).

selain itu lanjutnya, bangunan pasar yang tidak digunakan tersebut membawa dampak buruk bagi kesehatan warga sekitarnya, karena setiap hujan turun maka air selokan pasti akan tergenang sehingga memunculkan banyak nyamuk dimana masyarakat banyak yang terserang penyakit malaria.

"Kami warga Pardomuan I, mengimbau Pemkab Samosir secepatnya menyelesaikan relokasi pedagang ke dalam pasar. Jika Pemkab Samosir tidak mampu merelokasi pedagang, dan memfungsikan bangunan pasar, maka masyarakat dalam jumlah banyak akan memblokir pasar dan jalan di sekitar pasar,” ancam Jautir.

Ketua Panitia Pembangunan Asisten II Kabupaten Samosir, Herbin Tampubolon yang menemui warga yang berunjuk rasa berjanji dalam kurun waktu dua pekan, maka pasar sudah dapat ditempati.

"Hari Rabu depan panitia akan menyelesaikan validasi data pedagang, yang kemudian melakukan pengundian nomor tempat berjualan. Mudah-mudahan dua pekan yang akan datang pasar sudah beroperasi,” ujar Herbin

Surat Edaran Menpan tahun 2012 Tentang Honorer tidak diperdulikan Pemda

Koran Samosir,

JAKARTA - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Nomor 3 Tahun 2012 yang mewajibkan Pemda mengumumkan honorer tertinggal di media cetak, on line, atau website pemda, ternyata hingga hari ini belum direalisasikan. Padahal SE yang dikeluarkan pada 12 Maret itu meminta Pemda mengumumkan honorer yang memenuhi kriteria hasil verifikasi dan validasi ke publik selama 14 hari.

"Loh kok belum diumumkan? Ini sudah tanggal 20 (Maret), sementara deadline pemasukan data honorer (hasil publikasi) yang benar dan palsu adalah 31 Maret," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ramli Naibaho di Kantor Kemenpan&RB, Selasa (20/3).

Dia menegaskan pentingnya pengumuman tersebut untuk mendapatkan masukan masyarakat tentang honorer hasil verifikasi dan validasi. Masukan itu akan menjadi dasar pemerintah untuk tidak memproses pengangkatan CPNS dari honorer palsu.

"Partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan masukan terhadap data honorer hasil verifikasi dan validasi. Bagi yang datanya ketahuan palsu, tidak akan diproses lanjut pemberkasannya dan dibatalkan pengangkatannya menjadi CPNS," tegasnya.

Sedangkan bagi pemda yang terbukti memanipulasi data honorernya, akan diproses secara hukum. "Sanksi bagi pejabat daerah yang mengoleksi data honorer palsu adalah dipidanakan. Ini sudah jelas disebutkan dalam SE Menpan&RB No 3," tandasnya. (silakan Download SE Menpan&RB No 3 Tahun 2012)

Sementara itu dari informasi yang berhasil dihimpun, banyak daerah belum mengumumkan honorer kategori satu. Sebut saja Gorontalo, NTB, Kaltim, Kalteng, Sulut, Sultra, Sulsel, Riau, Jateng, Maluku, Papua, Kalbar serta Samosir. Artinya, masyarakat tidak mendapatkan kesempatan lebih lama untuk memberikan masukan terhadap data yang akan dipublikasikan.

Poldasu tangkap penimbun BBM di Samosir

Diposting oleh Wartawan Samosir on Jumat, 16 Maret 2012 | 11:25 PM

Koran Samosir,

Poldasu menangkap 6 tersangka pelaku penimbun minyak di samosir.

Tersangka ditangkap di 6 lokasi terpisah di pangururan samosir. 'Keenam tersangka masing masing adalah E. Simbolon, Satria tan, Robert dan Charles' kata AKBP Mashudi, Wakil direktur reserse poldasu kepada wartawan.

Dari enam lokasi penimbunan tersebut, petugas menyita 2.310 ltr solar yang disimpan dalam 6 drum dan 37 jerigen. Dan juga 2.470 ltr bensin yang disimpan dalam 9 drum dan 26 jeriken.

Penangkapan dilakukan kamis (15/3) di pangururan samosir, para tersangka kita serahkan ke Polres Samosir. Kata Mashudi.

Data Pedagang Onan Baru Pangururan diduga dimanipulasi

pasar saat pelaksanaan pembangunan
Koran Samosir,

Walaupun Pasar Percontohan Pangururan telah selesai direvitalisasi, namun hingga saat ini belum juga dapat ditempati pedagang. Pasalnya banyak data para pedagang yang “amburadul” dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Padahal biaya untuk pembangunan pasar itu sangat besar, jumlah dana yang digunakan diperkirakan senilai Rp. 17, 5 Miliar, yang bersumber dari 12,5 miliar dari APBN dan 5 miliar dari APBD.

Menurut Asisten II Pemkab Samosir Herbin Tampubolon lamanya pendataan pedagang pasar percontohan onan baru pangururan adalah karena persoalan pemilik lahan sebelumnya dengan pedagang terakhir yang di data dimana pemilik lahan bersikukuh untuk mendapatkan lapak, padahal mereka tidak di data sebagai pedagang.

Camat Pangururan Lumongga Panggabean selaku ketua tim validasi data para pedagang selalu menolak untuk dikonfirmasi tanpa alasan jelas.

Menurut para pedagang daftar nama mereka yang ditempel di kantor camat juga selalu berubah-ubah. Seperti yang diutarakan A.R Naibaho pedagang ikan kepada media ini (14/3) di kantor camat pangururan, awalnya namanya tertera tapi setelah pihak kecamatan melakukan validasi selama seminggu namanya hilang dari daftar tersebut. Jawaban pihak kecamatan selalu tidak tau. “gabe curiga au mamereng tu par kantor camat on bah” ungkap Naibaho kesal.

R.E Simbolon salah satu pengurus Forum Pedagang di Samosir juga merasa kesal akan amburadulnya data pedagang tersebut, bahkan akan melakukan demo jika terjadi manipulasi data. “jangan dirahasiakan, jika tidak transparan maka pasar tidak bisa ditempati. Kami para pedagang akan melakukan aksi demo” ujar Simbolon di hadapan para pedagang dan pihak kecamatan.

Pantauan wartawan, ternyata dalam daftar itu juga tertera nama seorang oknum anggota DPRD samosir berinisial NS yang sudah menjabat selama dua periode. Sehingga hal ini membuat para pedagang semakin yakin bahwa data tersebut telah dimanipulasi.

IKUTI KAMI DI FB

 
Support : Copyright © 2011. Koran Samosir - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger